uu no 3 2002. Faksimile : (021) 5274929. uu no 3 2002

Senin, 25 Januari 2021 13:44:58 WIB Senin,. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan. Undang-undang (UU) NO. Ujian Semester 1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Kelas 10 Liputan6. Menurut UU Ketenagakerjaan Repubik Indonesia No 13 Tahun 2013, pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. 3 Tahun 2002, yaitu:UU No. Umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aji dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 2, LN. 25/PUU-XIV/2016. UU No. Sumber. 1 Tahun 1947: 1947-02-12 UU/4/1947: Naturalisasi Johann Jordan: 1947-02-12 UU/5/1947: Naturalisasi Salim Basjir: 1947-02-12 UU/6/1947: Perubahan Undang-Undang No. Pasal 8 (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi: a. 34/2004 d. Status Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan Uu 20-1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Hak Karyawan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. pdf Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. (offsite) 4. U. UU No. 2. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku: a. 34 tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. 3. com, Jakarta Tok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) di Kalimantan Timur, pada 15 Februari 2022. Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Pengertian bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tutup. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kategori: Undang-undang: Nomor/Tahun: 19/2002: Tanggal unggah: Rabu, 08 Juli 2020: Diunduh sebanyak: 951 kali: Status: Tidak Berlaku: Produk Hukum Terkait. 5. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Penyelenggaraan pertahanan Negara sebagaimana yang tercantum dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah : Pasal 6 berbunyi : “Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai. Undang-undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun. Dalam hal ini UU mengatur tentang penghapusan ekrja paksa, upah minimum pekerja, dan diskriminsai dalam. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang No 7 Prps 1963 tentang Pencegahan. 2002/ No. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17. 5946, LL SETNEG : 4 HLM. 4. Regulasi-regulasi tersebut tidak merujuk pada UU Pemerintahan Daerah5, padahal UU ini 1 Dalam UU tersebut bahkan ada inkonsistensi dalam pengelompokan wabah penyakit sebagai sebuah bencana. Ketentuan angka 6 huruf b Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 28 Tahun 2002. Pada UU ini, terdapat 20 halaman serta 46 pasal. 32/2004 b. U M U M. Undang-undang No 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (LN No 9 Tahun 1954); 9. 3 tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan. UU 36 2008. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12/2006 e. pdf. RI. Created Date: 2/17/2022 5:22:39 PMTNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. ” 2. Dengan menggunakan. 25 tahun 2003 dan terakhir diganti dengan uu no. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 (UU/2001/3) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UU No. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang lama bagi warga. Mar. Undang-undang No 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (LN. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. BAB II Bentuk dan Jenis Surat Utang Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. TB Simatupang No. UU No. 1. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. Peraturan Perundang-undangan a. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. 15, 2012 • 0 likes • 68,388 views. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPP no. 4150, LL SETNEG : 13 HLM. UU No. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan. Sudah jadi UU Nomor. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan. 20, LN. Tanggal 7 Mei 1999, Presiden B. 4 tentang Perilaku Agen Penjual Reksa Dana; Regulasi Terkait Lainnya. Peraturan Presiden Nomor Tentang 84 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. UU Nomor 3 tahun 1971Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia2002. RI. a. Sumber sampah. 118 Ibid, penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2 Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. KETENTUAN PENUTUP. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah: Pendidikan Kewarganegaraan. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan dalam Lembaran. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 87 6. 13 Tahun 2003 tentang. Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. Legal Analysis. UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Sementara itu, menurut UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. ABSTRAK: bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup,. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :1. 110, TLN No. 20 Tahun 1982, yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang disempurnakan sekarang dengan UU No. UU No. UU No. 211 -2- membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2009 RI. Pengabdian sebagai prajurit TNI B. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 (UU/2009/3) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 6 (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Pelajari isi dan ketentuan UU ini, serta perubahannya yang terdapat dalam UU. 2. 3 TAHUN 2002. NOMOR 3 TAHUN 2002 . - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 10 Tahun 2004 saat ini sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. (3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi: a. Sinaga, Apt, MM)*. 2016/NO. A. Jadi, bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut UU No. Undang-undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun 2002 telah diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 26 Ayat (3) UU PPLH diatur, "dokumen Amdal disusun oleh masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk. kerja yang berlebihan sehingga berdampak pada . 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Amar Putusan: 1. "Iya (sudah ditandatangani). Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan. terhadap anak. Indonesian Legal Briefs Indonesia Secara Resmi Larang Traksaksi E-Commerce di Media Sosial Technology, Media and Telecomunication. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan d. Undang-undang (UU) NO. PT A mempunyai 3 tempat melakukan kegiatan usaha, masing-masing. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia: 1947-03-03 UU/7/1947: Susunan dan Kekuasaan. 000. NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA I. Perlu diketahui bahwa pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang No. . NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sahat M. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. Undang-undang (UU) NO. 3 Pasal 1 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Syarat dan ketentuan waktu kerja lembur (WKL) sebagaimana tersebut di atas, secara umum adalah sebagai berikut : a. R. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. 72. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UU No. 3. Dan selanjutnya baru dibentuk UU No. Pemerintah Indonesia merujuk kepada. c. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan kesatu kami;2. Pusat Data. Ketentuan Pasal 17 dihapus. 40 Tahun 1999 tentang Pers sangat cepat, bahkan super cepat sehingga tercatat sebagai salah satu pembahasan sebuah undang-undang tercepat di Indonesia, yaitu hanya dua minggu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Umum. UU/3/1947: Pengesyahan Peraturan Pemerintah No. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana maka harus melihat usia seseorang sebagaimana dimaksud di dalam UU No. “Pemisahan yang tegas ini membuat posisi Polri tidak mudah diintervensi dan dikooptasi kekuatan lain. AJI. Hubungi kami melalui Facebook fb. Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. UU No 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (LN Tahun 1960 No 131, TLN No 2068) 4. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 4247, LL SETNEG : 23 HLM. nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atauUU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaUndang-undang Hak Asasi Manusia (disingkat UU HAM) atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu produk hukum di Negara Republik Indonesia yang mengatur seputar HAM. ABSTRAK:. 7 Tahun 1996 tentang Pangan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 30, TLN NO. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan. 7 Tahun 2002 UU No. UU No. Bukti P-3 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ; 4. 2. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 3 tahun 2002. ” 2. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU/2009/22) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut UU No. 8. KETENTUAN PENUTUP. ”. 4250, LL SETNEG : 27 HLM. Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. 3 Dengan adanya UU Penyiaran pada tahun 2002 terlihat bahwa proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama penyelenggara penyiaran.