otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah. otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan

Pengertian otonomi daerah secara umum, yakni adanya kewenangan yang melekat pada suatu organisasi atau unit dalam organisasi, untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu. Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 . 5. , 1948-. nusantara yang lebih baik dalam ranah kehidupan pribadi maupun kolektif serta dalam wilayah publik sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Otonomi daerah ini terkategorisasi menjadi beberapa jenis. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemberian otonomi daerah di Indonesia sendiri, dilaksanakan atas dasar prinsip negara kesatuan. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu: Baca Juga: Memaknai Arti Penting Pancasila Sebagai Dasar Negara. Secara konseptual, negara kesatuan sering diposisikan secara berlawanan dengan negara federal. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang menjelaskan tentang identitas bangsa. Pada masa sekarang, hampir setiap negara (nation state) menganut desentralisasi sebagai suatu asas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dikutip dari jurnal Pentingnya Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan di Generasi Sekarang (2021) oleh. PBB Arti desentralisasi menurut para ahli berikutnya dilontarkan oleh PBB. Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Tugas. Hubungan. KOMPAS. Otonomi daerah membuat adanya keleluasaan. "Kewenangan khusus dan keistimewaan yang diberikan harus dimanfaatkan pemerintah daerah asimetris dengan maksimal untuk. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. , Afan Gaffar, M. Dalam bentuk negara kesatuan, subdivisi politik harus melaksanakan arahan pemerintah pusat, namun tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sendiri. Salah satu daerah. KD Pada KI pengetahuan 3. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni negara kesatuan dan negara serikat (federal). Masalah yang timbul dalam prakteknya adalah mengenai tarik menarik kepentingan yang tidak dapat dihindarkan. KOMPAS. Akan tetapi, kenyataannya pada tingkat implementasi pelaksanaan otonomi daerah dijelaskan di muka menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksud Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ada dua cara yang dapat menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. , M. Jelaskan penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia! Halaman selanjutnya . 1. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat dua kelompok. R. Di Sulawesi, Permesta telah berdiri sebelumnya, yakni tanggal 2. Negara Indonesia terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinaan serta budaya. Sistem Pertahanan Negara Indonesia. Hakikat Otonomi Daerah. Walaupun hidup dalam keberagaman, masyarakat Indonesia diikat dengan persatuan dan kesatuan. com - Masyarakat Indonesia terdiri dari keberagaman suku bangsa, budaya, dan sosial. A. Setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan negara RIS semakin luas. " Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, vol. Pasal 18. Otonomi daerah akan. Sikap tekad dan keinginan bangsa untuk bersatu, seperti yang ada dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. adjar. Berikut dua nilai dasar otonomi daerah di Indonesia: Nilai unitaris. Pelaksanaan hukum darurat ini membolehkan negara untuk melakukan hal-hal di luar prinsip hukum umum, termasuk mengesampingkan kewenangan otonomi daerah. JAKARTA- Indonesia salah satu negara yang menganut prinsip otonomi daerah. Misalnya, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma, masuknya obat-obatan terlarang, penggelapan barang, dan masih banyak lainnya. Ilustrasi Tujuan Otonomi Daerah dari Segi Sosial Budaya Foto: Unsplash. Berikut bunyi Pasal 18 UUD RI 1945. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang. A. 2. b. 91 HRT. Mengenal Otonomi Daerah di Indonesia dan Prakteknya Saat Pandemi - Ilustrasi peta Indonesia (Shutterstock). Wajah Baru Otonomi Daerah. Bib ID: 455408 Format: Book Author: Syaukani H. Terlebih, jika hal itu juga diiringi. g). Syafruddin Prawiranegara menjadi Perdana Menteri PRRI. Baca juga: Batas Wilayah Indonesia: Astronomis dan Geografis Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih. Penjelasan Mengenai Negara Kesatuan Desentralisasi dan Sentralisasi. Dekonsentralisasi atau desentralisasi jabatan adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah terkait kepegawaian. Kemudian di era pendudukan Jepang, kekuasaan dipegang oleh. Adi – Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Ekonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi 5 adalah kemampuan keuangan daerah. 2. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Maka, pada 8 Maret 1950 pemerintah RIS. A. ". dalam konteks hubungan antara agen dengan prinsipal, namun diharapkan masalah tersebut didasarkan oleh altruisme. KOMPAS. budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Ryaas Rasyid. Berdasarkan Pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi daerah adalah: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian Integrasi Nasional. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme. Pengertian otonomi daerah. Ali Sastroamidjojo pada periode yang keduanya ini tidak berhasil memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002. Di era otonomi daerah, Pemda bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar pendidikan tinggi (SD, SLTP, SLTA). Indonesia menganut asas desentralisasi, dengan sistem otonomi daerah. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. ADVERTISEMENT. com, Jakarta Pengertian otonomi daerah perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas, sebab setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai UU yang berlaku. Mengutip ulasan dalam Jurnal Lex et Societatis (Vol. Dimana didalamnya tertulis otonomi. Baca juga: Pengertian Desentrasliasi, Bagian, dan. Fungsi pemerintah pusat. Sentralisasi, yaitu semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah diharapkan bisa mendorong proses transformasi sosok. 97 2. Setiap manusia secara naluriah akan melindungi, membela, dan. - Ketiga, menciptakan demokratisasi. 3, no. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid. 5 Tahun 1974 dan PP. Hal tersebut dapat dilihat dalam semboyan bangsa. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. Substansi pembagian daerah NKRI diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan keempat yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. 1. Sementara itu, aspek Pancagatra dalam Wawasan Nusantara. Ibnu. Baca Juga: Bentuk-Bentuk Desentralisasi dan Fungsinya dalam Pemerintahan Nah, di dalam tabel. Muhammad Akbal dalam jurnal yang berjudul Harmonisasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan daerah. Meski dipimpin presiden, bukan berarti ada penguasa tunggal di negara Republik. Istilah daerah otonom kerap kali tertukar dengan otonomi daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasionalMakna Alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Secara harfiah, istilah otonomi bisa dikatakan sebagai daerah. Sebagaimana dilansir dari Modul Pembelajaran Mandiri, semboyan "Bhineka Tunggal Ika" adalah lambang negara Indonesia yang berbentuk burung Garuda. R. Otonomi daerah bermakna kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan. 2, P. Berikut implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. KOMPAS. Dalam kaitan ini, Bagir Manan menyatakan bahwa, prinsip yang terkandung dalam negara kesatuan, ialah bahwa pemerintah pusat berwenang untuk campur tangan yang lebih intenasif terhadap persoalan-persolan di daerah (Bagir Manan, Desember 24, 2021 in Pendidikan Kewarganegaraan Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi. Untuk dapat melaksanakan amanat UU N. masyarakat. 10. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kriteria pemberian otonomi khusus . Berdasarkan kedua pengertian di atas, berikut empat sifat UUD 1945: 1. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Halaman. 97 1. O iya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negara kesatuan merupakan negara yang kedaulatan ke luar dan ke dalam dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin selih daerah negara berada pada. 1. Dalam negara kesatuan hanya ada 1 konstitusi, 1kepala negara, 1 dewan menteri, dan 1 parlemen. Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002 - Decentralization in government - 387 pages. Mengutip buku Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal-Rajawali Pers tulisan Ni Ketut Sari Adnyani, S. Definisi otonomi daerah. 1. Negara kesatuan memiliki wilayah kerja yang lebih kecil, biasanya disebut sebagai daerah. KOMPAS. . KD pada KI keterampilan 4. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai dan menghormati. Otonomi daerah provinsi diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen kedua, Bab VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 1. . Pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi subyek intervensi pemerintah pusat. 1. Negara kesatuan memiliki sejumlah kelebihan sebagai berikut: Berbagai kepentingan da urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat. dan kemahiran dalam •Menyajikan hasil kajian mengenai kasus terkait urgensi dan. Suara. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, beberapa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu: Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Penyelenggaraan. Otonomi Daerah Di Beberapa Negara Amerika dan Eropa 114 2. Kompas. Dalam buku Wawasan Nusantara (2020) karya Sri Widayati, dijelaskan jika peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, merupakan upaya awal pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dikutip dari situs resmi. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. KOMPAS. Memperkuat jati diri bangsa. Negara dan daerah-daerah otonom masing-masing mempunyai urusan-urusan sendiri yang spesifik. B. (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan Otonomi daerah ini dikuatkan dan diuraikan lagi secara rinci dalam amandemen UUD 1945, berkaitan dengan prinsip Negara Kesatuan clan prinsip Otonomi Daerah yang tidak bisa dipisahkan antara Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen, maka dapat disimpulkan antara lain “Dalam rangka Negara kesatuan. Nilai Unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat). Tags . Akan tetapi, kenyataannya pada tingkat implementasi pelaksanaan otonomi daerah dijelaskan di muka menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah yang. Autos memiliki arti sendiri, sedangkan namos berarti aturan. Penulis. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris menjadi manifestasi dari pemberlakuan keistimewaan dan kekhususan dalam praktik ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berlakunya otonomi daerah dibahas dalam Undang-undang Dasar 1945, salah satunya pasal 18 ayat 2. com. Pada masa ini daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah, yaitu Kotaraya, Kotamadya, dan Kotapraja melalui. Ilustrasi Bhinneka Tunggal Ika. Dikutip dari laman Pusat Perencanaan Undang-Undang DPR RI, konteks negara kesatuan harus dibaca utuh dengan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Presiden Republik Indonesia. Ini menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat daerah telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. (shutterstock. Sementara negara federal memiliki negara bagian di dalamnya. Ilustrasi Kesatuan Negara. Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme) Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. com - Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut negara kesatuan. Demokrasi parlementer. Singkatnya, otonomi daerah adalah kebijakan untuk mengatur daerahnya sendiri. Meciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa. Selasa, 15 Mei 2018 13:42 WIB. RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia,. Sumber: TribunSolo. Sebagai bentuk implementasi dari pasal 18, 18A, dan 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945) yang substansinya secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah (provinsi,. "Kewenangan khusus dan keistimewaan yang diberikan harus dimanfaatkan pemerintah daerah asimetris dengan maksimal untuk. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantu, dan dekonsentrasi. Publisher. Dikutip dari buku Bentuk Negara dan Pemerintahan RI karya Muh Nur El Brahimi (2010: 16), negara kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Pilkada merupakan pemilihan yang diselenggarakan di daerah otonom yang merupakan perintah dari perubahan UU No. Tujuan otonomi daerah adalah bahasan penting dalam artikel ini. Indonesia adalah negara kesatuan, atau dikenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1). Dasar Hukum Otonomi Daerah.